NUSANEWS - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasan terkait pencabutan status tsunami setelah kejadian gempa 7,4 skala richter yang terjadi di Donggala-Palu, Sulawesi Tengah, Jumat pekan lalu.
"Jadi sebenarnya bukan pencabutan kita tekankan itu pengakhiran peringatan dini tsunami jadi beda pencabutan itu," ujar Supervisor BMKG, Rudi Teguh di kantornya, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018.
Ia menjelaskan kenapa peringatan dini perlu diakhiri, karena bantuan atau suplai logistik tidak akan bisa masuk sebelum peringatan itu diakhiri. Hal tersebut merupakan standar operasional prosedur yang harus dilakukan.
"Karena daerah tersebut masih berbahaya untuk dimasuki mungkin peralatan atau bantuan itu jadi menunggu benar-benar clear," katanya.
Lanjut Rudi, bahwa pengakhiran yang dilakukan oleh BMKG itu berdasarkan dari data terlebih dahulu. Bukan tanpa pertimbangan yang matang.
"Kami harus dari data dan pemodelan, dan data yang masuk itu dari Mamuju sudah dari grafik tide-gauge (alat deteksi tsunami) itu sudah menunjukkan penurunan dan kita lakukan pengakhiran," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho membenarkan tsunami susulan di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Selatan muncul, setelah status peringatan dini tsunami dicabut oleh BMKG. Tsunami tersebut mencapai hingga lebih dari tiga meter.
Sutopo menyayangkan, status peringatan dini tsunami ditarik 30 menit lebih cepat dari biasanya. Dalam kasus serupa, kurun waktu penetapan status baru biasanya dilakukan paling cepat 60 menit setelah terjadi peristiwa.
"Yang pasti, kan kalau melihat kecepatan, kan mereka memberikan peringatan dini begitu cepat saat itu. Tapi kenapa berakhirnya juga cepat, itu kemarin menjadi tanda tanya. Biasanya lebih dari satu jam. Nah kemarin, tiba-tiba pendek," ujar Sutopo.
SUMBER
