NUSANEWS - Pihak Jepang berniat untuk membantu Indonesia dalam menangangi pasca gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut berbentuk dukungan dalam proses rehabilitasi dan rekontsruksi.
Niat baik itu disampaikan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di sela-sela acara pertemuan tahunan IMF-WB di Bali.
"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar rebuild. Karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (14/10/2018).
Untuk proses rekonstruksi Sulawesi Tengah, diawali dengan pemberian technical assistance penyusunan rencana induk (masterplan) rehabilitasi dan rekonstruksi Palu. Hal itulah yang akan dibantu oleh pihak Jepang.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri ditargetkan selesai dalam waktu dua tahun terhitung awal Januari 2019.
Basuki menjelaskan bahwa penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk tahap tanggap darurat akan dibuatkan hunian sementara (huntara) bagi warga.
"Kita akan buat Huntara karena sebagian rumah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi seperti di Balaroa dan Petobo, sehingga diperlukan relokasi. Kita susun Masterplan untuk pembangunannya. Masterplan inilah yang akan didukung oleh JICA" tambah Basuki.
Tim teknis dari JICA rencananya tiba Sabtu (13/10/2018) dan akan bergabung dengan tim Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas. Para ahli dari JICA bergabung dengan perwakilan lembaga terkait yang terdiri dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BMKG, Kementerian ESDM, pemerintah daerah dan para pakar lainnya. Selepas survey di Sulawesi Tengah, tim tersebut akan merumuskan Masterplan untuk membangun Palu yang lebih tangguh.
Selain membahas penanganan bencana Sulawesi Tengah, pertemuan mereka juga membahas perkembangan proyek-proyek kerjasama Kementerian PUPR dan JICA yang sudah tengah berjalan, salah satunya adalah proyek pengelolaan air limbah Jakarta (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 6, yang diharapkan dapat dilakukan penandatanganan pinjaman (loan signing) senilai US$ 281,64 juta juta pada akhir 2018.
Proyek lainnya yang dibahas antara lain Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 senilai US$ 622 juta, studi untuk pembangunan tunnel pada ruas tol Padang-Pekanbaru senilai US$ 427 juta, dan pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 Km yang sudah ditandatangani kontrak konstruksinya pada 14 Agustus 2018 dan ditargetkan rampung pada akhir 2019.
Kerjasama antara Indonesia dan Jepang sendiri telah memasuki tahun ke-60. Kerjasama yang terjalin, khususnya dengan Kementerian PUPR, tidak hanya semakin kuat namun juga meluas ke beragam sektor. Pada periode awal, kerjasama lebih banyak pada pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, namun kini berkembang ke sektor jalan tol, sanitasi dan perumahan.
Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberi manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata namun juga memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alih teknologi, serta pengembangan kelembagaan.
SUMBER
