NUSANEWS - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bicara penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Kendali penanganan bencana termasuk distribusi bantuan disebut JK dipegang TNI.
"Minggu lalu saya ke Palu melihat bencana. Semua yang memegang kendali tentara, semua bantuan lewat Korem, satgas lewat Korem, yang mengatur tentara," kata JK dalam pembekalan pelatihan Lemhanas, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).
JK menyebut ada sejumlah penyebab yang membuat hilangnya kendali pemerintah daerah pasca bencana. Di antaranya, adanya aparatur sipil yang menjadi korban.
"Ke mana aparat sipil? Ke mana kantor gubernur? Ke mana kantor wali kota? Tentu di samping itu mereka juga ada yang kena aparatnya, tapi langsung kehilangan kendali pemerintahannya, di samping mungkin juga karena ada sebab-sebab khusus telepon tidak ada karena kita sudah termanjakan dengan handphone," ujarnya.
Bencana di suatu daerah dapat menyebabkan jaringan komunikasi terputus termasuk aliran listrik. Hal ini membuat pemerintah daerah sulit untuk mengatasi wilayahnya.
"Tapi kenapa tentara bisa, karena dia punya hierarki yang kuat. Nah tentu ini juga menjadi suatu pertanyaan kalau keadaan kritis justru dibutuhkan pemerintahan. Tapi pada saat kritis hilang pemerintahan atau pemerintahan tidak muncul," tuturnya.
Pemerintah daerah yang tidak dapat bergerak pasca bencana memang terjadi di beberapa daerah lainnya. Gempa dan tsunami di Aceh salah satunya.
"Di mana-mana, Aceh juga begitu dulu karena tsunami. Tetapi gubernur, wali kota tidak bisa bergerak karena anak buahnya tidak ada, tidak muncul, seperti itu. Karena tadi itu, keadaan kritis," paparnya.
Untuk itu penanganan bencana di suatu daerah diserahkan kepada TNI yang memiliki manajemen khusus dan disiplin tinggi. Prajurit TNI pun didatangkan dari daerah lainnya.
"Tapi maksud saya adalah kita harus dari sekarang juga, LAN (lembaga administrasi negara) juga memberikan pelajaran tentang manajemen krisis. Apa yang terjadi, apa yang harus diperbuat saat terjadi krisis," tuturnya.
Pemerintah daerah harus dilatih melakukan penanganan dalam kondisi yang krisis. Karena dalam kondisi krisis, masyarakat terdampak bencana membutuhkan peran pemerintah.
"Jadi jangan membagi makanan saja tentara, bagi beras saja tentara, kemudian relawan. Baru relawan muncul ada PMI macam-macam dari luar datang. Jadi memang kita tahu ada trauma juga. Apa pun traumanya, makin trauma kalau tidak ada pemimpin," jelasnya.
SUMBER
