NUSANEWS - Pemilu 2019 sudah di depan mata. Tapi perekaman e-KTP masih belum rampung. Dalam temuan Kemendagri pekan lalu, ditemukan 4-5 juta warga ber-KTP ganda.
Hingga pekan lalu KPU mencatat, masih ada 23 kabupaten/kota yang masih mengalami penundaan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.
Yakni Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Sebelumnya Komisioner KPU Viryan Azis memaparkan, lembaganya per 15 November lalu telah menyelesaikan pencatatan data pemilih sebanyak 191 juta.
Jumlah ini terdiri dari 189 juta pemilih dalam negeri dan 2 juta pemilih luar negeri.
Data ini merujuk pada data pemilih di 28 provinsi yang sudah menyelesaikan pemutakhiran data.
Belum rampungnya perekaman e-KTP itu diakui sendiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka (Grup Jawa Pos-PojokSatu.id).
“Ya saya kira data dewasa kurang lebih ada 191 juta orang. Akan tetapi kami akui perekamannya baru 97 persen karena masih ada 4 juta yang memiliki KTP ganda,” katanya.
Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat ber-KTP ganda agar pro aktif memutakhirkan data perekaman e-KTP.
Akan tetapi, Tjahjo juga mengaku pihaknya sudah merekam para pemilih usia dewasa pada 17 April 2019.
“Tolong mulai Januari ini mereka sudah merekam e-KTP supaya bisa menggunakan hak pilihnya,” harapnya.
Selain itu, jika nantinya sampai dengan Desember 2017 nanti proses masih belum juga rampung, pihaknya bersama KPU akan melakukan sinkronasi data pemilih.
“Jangan sampai hak warga negara yang sudah dewasa tidak bisa menggunakan haknya,” katanya.
Terkait banyaknya warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum menerimanya sampai kini, Tjahjo menegaskan tidak ada alasan bagi daerah tidak bisa mencetak e-KTP.
“Blangkonya ada. Hanya karena mungkin antrean panjang, listrik mati, atau mesin eror. Seperti beberapa waktu lalu saya ke Papua mereka yang datang cukup bagus, 60 persen datang untuk merekam,” jelasnya.
Untuk pencetakan e-KTP yang terkendala kerusakan mesin dan kurangnya SDM, Tjahjo menuturkan hal itu bisa dilakukan di di tingkat kecamatan.
“Misal saja seseorang tinggal di Jakarta ataupun kebetulan lagi main ke Jakarta, mau berkunjung (mengurus E-KTP) ke Dukcapil Pusat silakan,”
“Toh di seluruh Indonesia (Dukcapil) itu ada. Setiap hari datang Jadi jika mungkin SDM di daerah sulit bisa langsung ke kami,” lanjutnya.
Terkait pemilih di luar negeri, sejauh ini Kemendagri sudah jemput bola untuk melakukan pendataan di Hong Kong, Arab Saudi, dan Malaysia dan baru mencapai 60 persen.
“Di kota-kota besar itu yang sulit, namun kalau di kota-kota kecil semua bisa,” katanya.
Untuk itu, kepada para pemilih yang berada di luar negeri, pihaknya berharap agar bisa menghubungi KBRI setempat.
SUMBER
