NUSANEWS - Pemerintahan Joko Widodo dinilai sejumlah pihak kerap membuat ketidakpastian dalam hukum. Hal itu terindikasi pada banyaknya kasus hukum yang kemudian tidak diselesaikan tuntas hanya karena ada faktor kedekatan kepada penguasa.
Pengacara sekaligus aktivis senior Eggi Sudjana menyebut praktik demikian tak ubahnya seperti politikus sontoloyo dan genderuwo.
“Inilah politikus sontoloyo dan genderuwo. Karena kerjanya menakut-nakuti dan membuat ketidakpastian di masyarakat,” ujar Eggi dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Polemik Merah Putih-Logo PKB’ di D Hotel, Jakarta, Minggu (11/11) .
Menurut Eggi, hukum dibangun di atas tiga pilar penting, yakni kejujuran, kebenaran dan keadilan. Ketiga pilar itu berjalan sistematis dan saling berkaitan.
“Kalau berawal dari tidak jujur maka penegakkannya tidak benar, kalau tidak benar sudah pasti tidak adil,” ungkap Eggi.
Berkaca pada kasus bendera PKB, Eggi melihat kekuatan hukum mandul mengingat partai pimpinan Cak Imin itu adalah pendukung pemerintah. Dia melihat dalam hal ini pemerintah sudah tidak jujur apalagi berlaku adil.
“Kejujuran, kebenaran dan keadilan dengan gegap gembita harus ditegakkan. Hukum untuk kepentingan penguasa saat ini bukan hanya fenomena tapi sudah fakta,” pungkas Eggi. [jto]
SUMBER
