NUSANEWS - Keputusan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) dinilai bukan langkah yang baik.
Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu dan berpotensi menyulitkan konsolidasi di internal TNI AD ke depannya.
"Saya kira itu salah satu (langkah) presiden yang tidak baik gitu ya, yang berpotensi muncul ke depan di dalam proses konsolidasi di internal TNI," ungkapnya di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/18).
Padahal, menurut Gufron, sesungguhnya masih banyak Perwira Tinggi (Pati) TNI AD di atas ataupun yang seangkatan dengan Andika Perkasa yang mumpuni dalam menduduki posisi KASAD. Misalnya yang dari angkatan 1985 dan 1986.
"Bagaimana pun Pak Andika ini melampaui beberapa angkatan di atasnya, bisa saja ini menimbulkan ada tantangan atau permasalahan dalam bagaimana dia membangun konsolidasi di Angkatan Darat," ujarnya.
Sehingga, Gufron menilai, wajar saja jika banyak yang menganggap bahwa ada kepentingan politik di balik proses pergantian KASAD ini. Sebab, Jokowi tidak mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat saat memilih KASAD.
"Seperti bagaimana mendengarkan Komnas HAM. Tentu saja pengabaian beberapa penilaian dalam proses ini yang kita pandang, jangan-jangan memang pemilihan tadi bukan kepentingan lebih besar, seperti demokrasi HAM soal personalisme," katanya.
SUMBER
