NUSANEWS - "Kawin paksa" yang membuat Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono mengutamakan kampanye Pemilihan Legislatif ketimbang Pemilihan Presdien 2019.
Demikian disampaikan pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra saat dihubungi redaksi, Selasa (20/11).
Kawin paksa yang dimaksud, partai politik wajib mengusung pasangan capres dan cawapres di tengah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.
"Ini merupakan salah satu akibat dari kawin paksa politik karena adanya presidential threshold 20 persen," ujar Iwel.
"SBY tentu tidak mau hanya sekedar mengutamakan capres terus partainya ketinggalan," sambungnya.
Apalagi ditambahkan Iwel, pemilu serentak tahun depan adalah pemilu perdana dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Politisi senior sekalipun tidak punya pengalaman.
"Sekarang pengalaman pertama bagi semuanya, semuanya lagi mencoba-coba. Kalau tidak dapat 4 persen (parlemen threshold) maka akan hilang (dari Parlemen)," pungkasnya. [rus]
SUMBER
