NUSANEWS - Keputusan pemerintah merekalsasi Daftar Negatif Investasi (DNI) 54 sektor usaha menjadi lampu hijau bagi pihak asing untuk menguasai bidang-bidang usaha tersebut.
Dari 54 sektor usaha itu, ada sejumlah bidang usaha yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menanggapai keputusan tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan menilai bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi itu salah kaprah.
Menurutnya, pemberian keleluasaan kepada pemilik modal asing menguasi 100 persen 54 bidang usaha tersebut jelas akan mematikan UMKM.
Padahal selama ini, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Dia juga tidak percaya program kemitraan yang dijelaskan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berjalan efektif.
Dalam program itu, PMA diminta untuk bermitra dengan UMKM.
“Program kemitraan bahwa PMA (pemilik modal asing) diwajibkan bermitra dengan UMKM adalah akal-akalan,” ujarnya, Selasa (20/11/2018).
“Karena dengan bermitra sudah pasti saham tidak 100 persen PMA. 100 persen PMA sudah pasti tidak perlu mitra lokal,” lanjutnya.
Anggota Komisi XI DPR itu menduga, paket kebijakan ekonomi ke-16 ini telah digagas jauh-jauh hari oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Akarnya, karena investor Tiongkok merasa investasi di Indonesia berbelit-belit, sehingga mereka enggan menanamkan modal usaha.
“Jadi paket kebijakan ini jelas terarah untuk menarik minat investor Tiongkok,” sambungnya.
Kebijakan ini juga belum tentu membuka lapangan luas bagi masyarakat Indonesia.
Sebab, Tiongkok dikenal sebagai negera yang kerap membawa tenaga kerja dari negerinya sendiri untuk mengerjakan proyek di luar negeri.
Ia lantas ragu dengan dibukanya arus investasi tersebut akan membuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia.
“Hal ini tidak dapat dipastikan, mengingat selama ini proyek patungan dengan Tiongkok kerap menggunakan tenaga kerja asing dari Tiongkok,” pungkasnya.
SUMBER
