NUSANEWS - Pemerintah melalui Kemenpora akhirnya angkat suara mensikapi persoalan rangkap jabatan Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Edy didesak mundur dari jabatan ketua federasi sepak bola tanah air itu karena rangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara.
Bahkan kini, tagar #EdyOut semakin menggema terutama di lini massa (bahkan menjadi trending topik) menyusul perfoma buruk Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2018.
Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto pun menegaskan apa yang dilakukan Edy (rangkap jabatan gubernur dengan Ketua PSSI) secara aturan diperbolehkan.
”Undang-undang tidak melarang, tapi secara kepatutan itu tidaklah benar,” ucap Gatot seperti dikutip dari Jawa Pos (induk Pojoksatu.id).
Ditegaskannya, menduduki jabatan strategis dalam kancah sepak bola nasional, Edy lebih banyak meluangkan waktu di Sumatera Utara setelah terpilih menjadi gubernur pada Pilgub tahun ini.
“Masak ketua PSSI, sepak bola yang sangat seksi dan strategi dirangkap dari jauh. Komunikasi memang sudah maju, tapi tidak maksimal itu,” ujarnya.
Gatot pun mengingatkan mantan Pangkostrad itu untuk tak lagi mengatakan jabatan yang dipegangnya (Ketua PSSI) adalah amanat rakyat.
“Jangan keliru, itu bukan amanat rakyat, tapi amanat klub dan voters. Jadi saya harap Pak Edy jangan bawa-bawa itu lagi,’’ tegasnya.
Pihaknya pun berharap Edy mau legowo untuk memilih salahsatu jabatan yang kini dipegangnya. “Kalau bisa milih lah, memangnya di Indonesia tidak ada lagi orang yang sanggup mengurus PSSI?’’ seru Gatot.
Terakhir, Gatot meminta PSSI dan seluruh jajaran di dalamnya untuk tidak pasif apalagi alegri terhadap kritikan.
“Publik itu tahunya prestasi. Juga tolong aktiflah merespon masyarakat. Jangan diam saja ketika ada masalah,” imbuhnya.
SUMBER
