logo
×

Jumat, 14 Desember 2018

Pesan Keras Menkopolhukam untuk KKB di Papua: Kita Kejar, Kita Habisi Mereka

Pesan Keras Menkopolhukam untuk KKB di Papua: Kita Kejar, Kita Habisi Mereka

NUSANEWS - Sampai saat ini, proses pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) pembantai 31 pekerja pembangunan Jalan Trans Papua masih terus dilakukan.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan pesan kerasnya untuk para pelaku.

Pasalnya, pihaknya memastikan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada KKB.

Karena itu, upaya penyelesaian pun akan dilakukan dengan cara-cara seperlunya.

Demikian disampaikan Wiranto di Grand Sahid Hotel Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Wiranto menyebut, fenomena keberadaan kelompok seperti KKB di Papua itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja.

Melainkan juga terjadi di sejumlah negara-negara lain di dunia.

“Di negeri ini ada kekuatan bersenjata yang melakukan pembunuhan, melakukan pengacauan. Di negara manapun juga ada. kita kejar, kita habisi mereka,” tegasnya.

Mantan Panglima TNI ini menyatakan, satu-satunya penyelesaian untuk kasus KKB ini tidak lain kecuali dengan tindakan tegas.

Hal itu perlu dilakukan agar mereka tidak lagi mengganggu stabilitas keamanan negara yang berujung pada terganggunya kepentingan nasional.

“Jangan sampai mengganggu kepentingan negara yang besar ini. Jangan mengganggu persatuan negara ini,” jelasnya.

Wiranto menekankan, pemerintah sampai saat ini masih terus mengupayakan penyelesaian kasus tersebut.

Karena itu, pihaknya juga meminta semua pihak untuk tidak menambah kegaduhan.

“Yang jelas itu bisa kita selesaikan enggak usah diributkan,” tekan dia.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut, tak akan menolak jika TNI-Polri mengambil langkah represif yang diperlukan.

“Ingat itu, semata-mata demi menjaga keutuhan NKRI,” tegas dia lagi.

“KKB yang jelas-jelas melakukan pembunuhan brutal ya harus kita selesaikan. Artinya ada satu pembenaran bagi polisi dan TNI untuk menghabisi, mengejar mereka,” tekan Wiranto.

Kendati demikian, pihaknya berharap agar kasus di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga itu bisa dituntaskan tidak dengan jalan kekerasan.

Akan tetapi, jika KKB masih saja melakukan perlawanan dan melanjutkan aksi kejinya, tindakan tegas adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh.

“Tapi kalau bisa kita selesaikan dengan cara-cara baik. Itu kalau bisa,” katanya.

Caranya, saran dia, adalah KBB sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Tapi kalau tidak bisa dan mengorbankan masyarakat banyak, mengganggu kepentingan nasional, mengganggu stabilitas nasional, ya tindak tegas,” tandasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua disebut dilakukan kelompok yang telah disusupi.

Demikian diungkap Gubernur Jenderal NRFPB Markus Yenu ditemui di Manokwari, Papua Barat, Selasa (11/12) kemarin.

Markus Yenu juga menegaskan, tindakan penyerangan itu juga telah mencoreng upaya pihaknya berdamai dengan pemerintah Indonesia.

“Kita sebenarnya mau yang sedang saya laksanakan (penyelesaian dengan damai) dan itu perintah Benny Wenda (pendiri United Liberation Movement for West Papua) dan Jacob Rumbiak,” ungkapnya.

Markus memastikan, jika ada tindak kekerasan yang terjadi di Papua, maka itu adalah di luar perintah Benny Wenda.

“Mereka (Benny atau tokoh pergerakan OPM) orang baik kok,” katanya.

Sejatinya kata dia, seluruh tokoh pergerakan di bawah satu komando. Yakni komando Beny Wenda dan Jacob Rumbiak.

Karena itu, Markus menduga pelaku penyerangan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua itu adalah kelompok yang telah disusupi oleh pihak-pihak tertentu.

“Itu ada kelompok-kelompok pergerakan Papua yang disusupi oleh orang yang tidak mau Papua nyaman,” ungkap Markus.

Markus juga megungakap, dirinya sama sekali tak mengenal Panglima Daerah Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Egianus Kogeya yang mengklaim melakukan penyerangan.

“Kalau saya belum (ketemu),” bebernya.

Saat ini, pihaknya tengah mengevaluasi situasi yang terjadi di Nduga.

“Situasi ini di luar agenda kita. Situasi ini menjelang pemilukada, kita tidak terlibat bagian itu,” katanya.

“Karena kita menginginkan ada sebuah proses damai,” pungkas Markus.


SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: