NUSANEWS - Gusti Kanjeng Ratu Hemas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hemas menceritakan polemik kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Dalam hal ini Beliau meminta kami menjelaskan persoalan di DPD. Sudah kami jelaskan dan beliau memahami dan yang harus kami lakukan berikutnya," ujar GKR Hemas usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
Hemas menyebut Jokowi banyak bertanya mengenai konflik di internal DPD. Polemik ini bermula dari Oesman Sapta Odang (OSO) yang menjadi Ketua DPD. Sedangkan, Hemas protes dengan posisi OSO.
"Iya. Karena saya dianggap tidak patuh sehingga Beliau ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Saya mengatakan, saya masih masuk ranah hukum untuk menyelesaikan ini. Dan beliau banyak bertanya secara hukumnya," kata Hemas.
Apalagi, Hemas diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan DPD karena dianggap sering membolos. Ia akan menyelesaikan polemik di DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi saya meluruskan lembaga ini. Bapak Presiden minta meluruskan lembaga ini, agar beliau paham betul apa yang terjadi. Saya harapkan kami tetap menginginkan ini harus terselesaikan. Mungkin sebetulnya saya diam saja. Tapi karena saya diberhentikan karena tidak wajar, dan keluarnya putusan MA yang tidak membenarkan pimpinan DPD yang sah. Saya sampaikan ke Bapak Presiden kami masuk MK," paparnya.
Dalam pertemuan ini, Hemas didampingi pengacara Irmanputra Sidin dan dua anggota DPD Anna Latuconsina dan Nurmawati Bantilan. Irman berharap supaya MK nantinya memutuskan penyelesaian polemik kepemimpinan DPD.
"Kami menyampaikan juga kami akan mencari kepastian konstitusional siapa lembaga yang paling berwenang ke MK. Dan MK, Kami harapkan putuskan siapa lembaga yang menjalankan, apakah Ibu Ratu dengan Pak Farouk atau Pak Oesman Sapta dan kawan-kawan karena ini penting bagi hubungan presiden dengan DPD," ujar Irman.
Jokowi juga mendorong supaya masalah kepemimpinan DPD segera terselesaikan. "Maka dari itu kami bawa ke MK dan Presiden menyambut positif untuk menyelesaikan masalah ini ke MK," imbuh Irman.
SUMBER
