NUSANEWS - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pemerintah tentu masih membutuhkan saran, kritik dan juga pandangan lain dalam melaksakanan kebijakan ekonomi. Dia mengatakan hal ini penting bagi adanya evaluasi dan juga perbaikan bagi kebijakan yang telah disusun pemerintah.
"Karena apa yang dimajukan bersama, soal regulasi, perdagangan ekspor, sistem perbankan, dan pikiran dari akademisi untuk mengevaluasi dan berikan pandangan terhadap yang telah kami lakukan," kata JK saat memberikan pidato dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2019, Hotel Ritz Charlton, Jakarta Selata, Selasa 8 Januari 2019.
JK menjelaskan Indonesia sejak tahun 2018 telah mengalami berbagai persoalan ekonomi. Misalnya seperti masih tingginya impor sehingga berdampak pada defisitnya neraca perdagangan. Indonesia saat ini juga dinilai terlambat dalam hal meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur.
Karena itu, ketika gejolak eksternal dari kondisi ketidakpastian ekonomi dunia mengemuka, seperti meningkatnya harga-harga komoditas dunia seperti batu bara, CPO, minyak dunia dan juga nikel kondisi ekonomi domestik juga ikut terdampak. Kondisi ini, tentu akan berdampak pada pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi domestik.
Pada posisi ini, lanjut Kalla, pemerintah masih perlu adanya kritikan dan pandangan yang obyektif dari pihak lain. Sebab jika hanya pujian saja tentu tidak akan membuat pemerintah untuk bergerak melakukan perbaikan.
"Makanya kedepan agar ada kritikan, saran yang pandangan berbeda yang mungkin beda dengan pemerintah. Itu momen baik, kenapa defisit perdagangan, CAD, defisit perdangan, untuk mengerakan masyarakat dan juga peningkatan investasi," kata JK.
Sementara itu, JK menilai salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan dari ekonomi Indonesia adalah masih rendahnya daya saing ekonomi yang ada. Terutama dari produk-produk yang dihasilkan. Sebab, selama ini belum banyak produk dari Indonesia yang dihasilkan kualitas yang lebih baik, cepat dan juga murah.
SUMBER
