DEMOKRASI - PDI Perjuangan mengusulkan menghidupkan kembali tugas pokok dan fungsi MPR RI serta amandemen terbatas UUD 45 khususnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Menyikapi hal tersebut, politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung menyampaikan, jika melihat GHBN dari segi substansi, maka dengan adanya Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah disepakati dalam beberapa tahun terakhir, hal itu telah merujuk pada UUD 1945.
Adapun menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan didorong pada pemilihan presiden di MPR, maka diyakini akan mendapatkan penolakan dari masyakarat yang selama ini merupakan pemilik kedaulatan tertinggi.
"Rakyat juga melihat bahwa memang mereka ada kekuatan yang mempunyai posisi yang sangat menentukan bagi pemilihan presiden. Oleh karana itu, pasti juga akan ada reaksi dari rakyat kalau seandainya kembali ke MPR," ungkap Akbar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Mantan ketua DPR ini juga mempertanyakan apa urgensi kembali menghidupkan GBHN. Pasalnya, sejauh ini Perencanaan Pembangunan Nasional dari segi subtansi sama semangatnya dengan GBHN.
"Oleh karana itu menurut saya, tidak ada urgensinya kita membuat GBHN baru apalagi kemudian menjadikan MPR lembaga tertingi negara, dan kemudian pemilihan melalui MPR. Pasti nanti akan ada reaksi yang kuat dari masyarakat yang selama ini telah kita posisikan sebagai pemegang kedaulatan," tutur Akbar.
SUMBER
