DEMOKRASI - Pada prinsipnya Polri sudah memiliki cukup pengalaman dalam mengelola isu sensitif yang membuat gaduh, seperti momen Pilkada Pilpres. Sehingga isu soal Papua mampu diidentifikasi pola dan rangkaiannya.
Begitu yang disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat menjadi pembicara diskusi bertajuk "Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi dan Ras", di Hotel Ahley, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
"Papua awalnya hal yang simple itu ada kejadian dan kejadian itu sudah berulang terjadi di Surabaya, bukan tahun 2019 saja, di tahun 2018 pernah ada kejadian seperti itu," kata Dedi.
Namun dari hasil identifikasi dan pemetaan Polri, peristiwa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi pada 14 Agustus 2019, didesain diviralkan pada 19 Agustus 2019. Kenapa baru tanggal 19, menurut Dedi, pada tanggal 16 sampai 17 Agustus seluruh masyarakat Indonesia sibuk dengan peringatan hari kemerdekaan.
"Begitu naik tanggal 19 langsung muncul kejadian di Manokwari sama Fakfak, Jayapura juga, alhamdulillah bisa dimitigasi secara maksimal, tapi boleh dikatakan Polri mampu mengendalikan situasi cukup kondusif," jelas Dedi.
Lalu pada 2 September, lanjut Dedi, penyebaran informasi dan narasi yang provokatif yang berhasil diidentifikasi sebanyak 32 ribu akun dan narasi yang menyebarkan.
"Meledak lah disitu. Kemudian ada langkah kebijakan dari Kemenkominfo untuk melakukan mitigasi dengan mengelolah atau boleh dikatakan menslow down fasilitas internet," tutupnya. [rm]
