
DEMOKRASI.CO.ID - Papua masih terus bergolak sejak munculnya ujaran rasisme yang menyinggung kesukuan bagi warga di dua provinsi di ujung timur Indonesia itu. Bisa jadi itu hanya pemicu untuk masuknya kepentingan asing.
“Lagi pula kasus Papua akhir-akhir yang dimulai kasus di Surabaya juga sudah sarat kepentingan-kepentingan tertentu,” kata Ketua MIUMI Kota Bekasi, Ustaz Wildan Hasan, kepada Indonesia Inside, Jumat (27/9).
Wildan menganggap masalah Papua adalah masalah ketidakmampuan pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan keadilan ekonomi, politik dan lainnya di Papua. Ini merupakan persoalan pertama yang ada di Papua dan Papua Barat.
Lalu yang kedua, dia menduga ada intervensi negara lain yang ingin Papua lepas dari Indonesia. Karenanya, terjadi teror, kekacauan, dan kerusuhan yang membuat warga tidak nyaman khususnya bagi para pendatang.
Kasus yang menimpa Wamena adalah bukti bahwa warga mulai diusik, bahkan diusir dari rumah mereka. Baik pendatang maupun warga asli Papua yang pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuat tidak nyaman, ditakut-takuti agar angkat kaki dari sana.
Ketiga, masalah ini yang tidak bisa terjadi. Yaitu semua persoalan mengenai Papua jangan sampai menyentuh agama. Tiga persoalan ini harus bisa diatasi agar situasi Papua dan Papua Barat tetap kondusif.
Sebelum ada kejelasan mengenai kondisi di Wamena, sempat tersiar isu pengusiran terhadap umat Islam. Dia berharap tak itu tidak terjadi karena Islam di Papua sudah ada sejak Kesultanan Islam.
“Muslim di Papua itu lebih dahulu hadir dibanding agama-agama lain. Ada Kesultanan Islam pula di Papua,” katanya.
Artinya, lanjut dia, Islam bukan agama yang asing di Papua. Nenek moyang orang Papua sudah familiar dengan Islam. Upaya untuk melakukan diskiriminasi terhadap Islam dan umat Islam seringkali terjadi.
“Upaya pengusiran jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat NKRI. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap potensi disintegrasi bangsa seperti ini,” katanya.
Wildan mengingatkan bahwa pengusiran itu akan memicu pemeluk agama dan suku lain di daerah lain untuk melakukan hal yang sama dengan motif solidaritas pemeluk agama dan kesukuan. Ia mengatakan, memang selalu terulang setiap kali terjadi masalah di Papua seolah berkaitan dengan keberadaan Islam di Papua.
“Hal itu adalah upaya politis sistematik melemahkan umat Islam di Indonesia,” ujarnya. (Aza)