DEMOKRASI - Kebijakan yang diambil para menteri kabinet Presiden Joko Widodo di sektor perekonomian sejak periode pertama dinilai bertentangan dengan Pancasila. Khususnya sila ke-5.
"Kebijakan (Menteri) yang tidak memiliki empati, apalagi memiliki ideologi seperti yang disebutkan oleh Pancasila soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nggak ada sama sekali," ucap Sekretaris Jenderal ProDemokrasi (ProDem), Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/9).
Bahkan, pengakuan paling Pancasilais yang sering diakui di Pemerintahan Jokowi, kata Satyo, tidak sejalan dengan ideologi Pancasila yang sebenarnya.
"Ya itu cuma jadi jargon sebenarnya. Kalau kita mau jujur, mau adil, yang dianggap tidak taat azas, tidak sejalan dan menentang Pancasila itu juga menteri-menteri ekonominya Jokowi sendiri," tegasnya.
Bahkan, Satyo menganggap Pemerintahan Jokowi menerapkan sistem ekonomi liberal, bahkan neo liberal yang tidak sejalan dengan Pancasila dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945.
"Itu tergambar jelas dengan kebijakan (selama) lima tahun (pemerintahan) Jokowi di sektor ekonomi. Semua itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau mau dikatakan orang di dalam pemerintahan justru juga ada yang anti-Pancasila itu siapa? Ya semua menteri perekonomian," pungkasnya.
