DEMOKRASI - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali melanda Indonesia. Karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan menyebabkan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat.
Saat debat Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi yang berstatus petahana menyampaikan akan meminimalisir karhutla bahkan dia sempat offside mengatakan dalam tiga tahun kepemimpinannya tidak ada karhutla, kemudian diralat pemerintah berhasil meminimalisir karhutla.
Menyikapi hal tersebut, analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyampaikan Jokowi belakangan sering tidak akurat.
"Jokowi lebih sering tidak akurat terkait data, peta kebakaran hutan masih sama, pembukaan lahan yang libatkan korporasi," ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/9).
Menurutnya, karhutla hampir setiap tahun terjadi padahal sebelum kepemimpinan Jokowi, karhutla hanya terjadi empat tahun sekali.
Pemerintah sering offside dalam mengeluarkan data karhutla yang fakta di lapangan jauh berbeda.
"Kejadian ini nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun, padahal data riset lembaga riset yang fokus pada lingkungan dan sains, Cifor misalnya, mereka memiliki akurasi data kebakaran, cara pencegahan hingga membaca kapan waktu-waktu rawan pembakaran," ucapnya.
Dedi berharap pemerintah membuat regulasi agar dapat menghentikan kathutla di tanah air.
"Pemerintah harus sigap, setidaknya bersinergi dengan regulasi yang benar-benar bisa menghentikan pembakaran hutan," tandasnya. [rm]
