DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menganggap yang dihadapi oleh aparat pada 24-25 September 2019 di depan gedung DPR/MPR adalah perusuh, bukan demonstran atau pengunjuk rasa. Dia juga menyebutnya sebagai preman.
"Yang dihadapi bukan demonstran yang mengikuti aturan unjuk rasa, tapi betul-betul suatu kelompok perusuh yang dilaksanakan secara sistematis untuk melanggar hukum," kata Wiranto di Jakarta, Kamis, 26 September 2019.
Tujuan mereka, katanya, melakukan kegiatan yang bersifat inkonstitusional atau melanggar hukum. Dia menyebutkan, aksi lempar batu dan petasan sebagai buktinya. "Mereka betul-betul mengerahkan bukan lagi pelajar, tapi juga preman dan perusuh yang bertindak brutal," ujarnya.
Pelajar juga, menurutnya, diatur untuk berhadapan dengan aparat keamanan dengan harapan muncul korban, sehingga memunculkan ketidakpercayaan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Dan korban itu lalu mempersalahkan aparat, korban jadi martir. Nanti kemudian diciptakan satu gerakan yang lebih besar, dan muncul chaos, dan memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan yang sah," kata mantan panglima ABRI itu.
Pengamanan aksi unjuk rasa oleh aparat keamanan juga menjadi sorotan. Tindakan aparat disebut terlalu represif padahal negara menjamin kebebasan berpendapat dan berdemonstrasi. [vin]
