DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipanggil oleh penegak hukum harus mendapat izinnya sebelum memenuhi panggilan tersebut.
Ia beralasan, izin tersebut dibutuhkan layaknya anak meminta izin kepada orangtuanya. Karena itu jugalah ia menilai surat edaran Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, tertanggal 30 Agustus 2019, yang ditandatangani Sekdaprov Sumut Sabrina merupakan hal yang tepat.
“Yang tertua ASN itu adalah Sekda. Saya adalah gubernur, pejabat politik yang dipilih oleh rakyat Sumatra Utara. Kalau ASN ada yang memanggil, siapapun yang memanggil, harus izin sama gubernur. Kan bapaknya gubernur,” kata Edy kepada wartawan di Medan, Sabtu (19/10).
Dikabarkan Kantor Berita RMOLSumut, menurut Edy hal ini berlaku bagi seluruh ASN di jajaran Pemprov Sumut, jika sewaktu-waktu dipanggil oleh pihak lain.
“Dipanggil polisi, ya harus izin (ASN) yang dipanggil ini. Namanya orang tua, kalau anaknya tidak izin, nanti tak direstui sama orang tua. Inilah orang tua,” imbuhnya.
Ditegaskan mantan Pangkostrad ini, aturan tersebut tidak bermaksud untuk menghambat upaya hukum. Justru hukum sangat dijunjung tinggi.
“Hukum itu adalah panglimanya di Republik Indonesia ini. Untuk itu yang mengawaki hukum ini, awakilah dengan benar,” katanya.
SE Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat memang menuai kontroversi. Karena dinilai bertentangan dengan regulasi lainnya yang mewajibkan warga negara hadir jika dipanggil penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun KPK. [rm]
