DEMOKRASI.CO.ID - Partai Gerindra bersama Ketua Umumnya Prabowo Subianto sedang merajut kemesraan bersama Presiden Joko Widodo. Isu mencuat Gerindra mendapat jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
Namun, sikap politik partai Gerindra yang makin mesra dengan Jokowi dikhawatirkan justru akan merugikan partai tersebut. Selain itu, hal tersebut akan merugikan masyarakat karena tidak adanya oposisi yang diharapkan bisa menyiarkan keinginan masyarakat lebih lantang. Selain itu, Gerindra selama ini dikenal sebagai oposisi yang menyuarakan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi.
"Kalau mau masuk ke pemerintahan itu merupakan kerugian besar buat Gerindra. Karena mereka sudah berjuang menjadi rivalitas. Kalau menjadi oposisi, ini besar juga harapan rakyat menjadi penyuara rakyat agar pemerintah tidak semena-mena," kata Direktur Eksekutif Formappi, Made Leo Wiratma saat diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.
Made menambahkan Gerindra sebenarnya bisa meraih keuntungan secara politik bila tetap menjadi oposisi pemerintah. Gerindra juga akan merasakan dampak tersebut pada Pemilu 2024 mendatang dengan memilih sikap sebagai oposisi.
"Kalau mereka bisa jadi penyuara rakyat yang baik di periode ini, maka mereka akan diganjar reward yang besar dalam pemilu berikutnya," ujarnya.
Namun, hal sebaliknya akan terjadi bila Gerindra memaksakan diri masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ia khawatir suara pemilih Gerindra yang loyal di Pilpres 2019 akan menghilang.
"Kalau seandainya Gerindra akhirnya memutuskan untuk merapat, ya pasti punishment terhadap Gerindra juga akan terlihat dalam pemilu berikutnya," ujarnya.
Atas dasar itu, ia berharap Gerindra tetap menjadi oposisi dan memberikan keseimbangan dalam parlemen selama lima tahun ke depan. Jika tetap oposisi, isu Gerindra merapat pada kekuasaan pun tak terjadi.
"Mudah-mudahan isu Gerindra akan merapat ke pemerintah itu hanya isu. Sehingga ada satu oposisi yang bisa bersuara bukan hanya asal berbeda, tapi memberikan satu perimbangan yang memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," jelasnya.
Baca: Prabowo Mesra dengan Jokowi, PA 212 Singgung Pemulangan Habib Rizieq
Hal senada disampaikan peneliti Formappi Lucius Karus. Ia menyoroti sikap partai politik yang tercermin di DPR saat ini. Kata dia, DPR seolah satu suara dengan pemerintah seperti contoh dalam undang undang KPK.
"Bagaimana mereka (DPR) bisa kuat kalau sudah memposisikan diri hampir semuanya menjadi pendukung koalisi pemerintah," ujarnya. [vin]
