DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bakal memanggil pengembang dari Pulau G reklamasi di Teluk Utara Jakarta. Janji ini disampaikan langsung di depan para nelayan tradisional di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin, 28 Oktober 2019.
"Dulu perjanjiannya waktu kami sidak ke sama, ada pulau yang harus dibelah karena nelayan banyak mengeluh, yang tadinya lewat di sana, jadi gak bisa lewat," kata Edhy.
Selain itu, kata Edhy, ada juga keluhan karena jangkar tiba-tiba tersangkut akibat pendangkalan dasar laut. "Akan dipanggil pengembangnya, sampai saat ini belum ada keputusan final, yang jelas keputusannya harus berpihak ke nelayan, anda duluan yang ada di dini, jangan anda yang dipaksa menyesuaikan," ujarnya.
Dalam pertemuan ini, Waryono, salah seorang nelayan Muara Angke, juga menyampaikan keluhan langsung kepada Edhy. Menurut dia, salah satu kapal ikan yaitu Bangkit Jaya 48 hancur akibat pasir dari Pulau G yang melebar ke mana-mana. "Apalagi di sana sudah banyak batu cakar ayam juga," ujarnya.
Pengembang dari Pulau G tak lain adalah PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak usaha dari emiten properti, PT Agung Podomoro Tbk. (APLN). Terakhir pada Juni 2019, Agung Pdomoro tengah melengkapi izin administrasi untuk melanjutkan reklamasi di Pulau G.
Direktur Keuangan Agung Podomoro, Caesar M. Dela Cruz mengungkapkan, perseroan tengah melengkapi dokumen untuk perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. Reklamasi Pulau G tidak dicabut dan sedang melakukan perpanjangan.
Adapun putusan pengadilan terhadap Pulau G telah memiliki kekuatan hukum tetap. Perseroan telah diberikan izin sampai saat ini tidak melanggar prosedur administrasi, dan UU dalam penerbitan izin pelaksanaan reklamasi. Reklamasi Pulau G dilaksanakan oleh anak usaha PT MWS.
“Kami melakukan berdasarkan kebijakan gubernur. Di Pulau G, kami sudah kerjakan hampir 70 persen dari bangunan pulau, tinggal proses administrasi pulau,” tambah Direktur Utama Agung Podomoro, Cosmas Batubara, Senin, 17 Juni 2019. [tem]
