DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengimbau pemerintah daerah, Perum Bulog, dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian RI untuk mewaspadai kemungkinan langkanya ketersediaan beras selama musim kemarau.
"Kekeringan kita ekstrem. Paling tidak sama dengan 2015 (El Nino), sehingga tolong betul-betul dicek mengenai ketersediaan barang pokok terutama beras. Sesuai ketentuan undang-undang dan instruksi Pak presiden yakni satu data yang dipegang yaitu BPS," ujarnya kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Barang Kebutuhan Pokok di Batu, Malang, Jumat (4/10).
Enggar mendorong berbagai pemangku kepentingan agar mengomunikasikan stok yang ada di rumah tangga, gudang, dan lumbung padi untuk memastikan ketersediaan beras.
"Upaya spekulasi dengan kerja sama erat oleh Satgas Pangan sudah mulai berkurang. Rasanya, mereka tidak memiliki keberanian untuk itu. Itu belum tentu motivasinya adalah berspekulasi untuk menumpuk stok, belum tentu," jelasnya.
Enggar mengatakan, konsumsi beras di Indonesia saat ini sekitar 2,5 juta ton per tahun. Ia menilai, jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi dengan stok Bulog semata, melainkan perlu didukung oleh pelaku usaha penggilingan beras.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengklaim, stok beras Bulog mencukupi hingga musim tanam berikutnya pada awal tahun 2019 mendatang.
"Hal yang perlu antisipasi itu pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari itu harga pasti tinggi. Akhir tahun ini dan Januari-Februari 2020 itu hari besar keagamaan. Lalu [stok] panen sudah berkurang. Januari masih belum panen [raya]," terangnya.
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya menggelontorkan beras melalui operasi pasar (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga/KPSH). Tri mengaku pihaknya telah mendapatkan surat dari Menteri Perdagangan untuk melakukan operasi pasar.
"Jadi, pak mendag minta gelontorkan beras lima ribu ton per hari. Saat ini, baru tiga ribuan. Asumsi kami, setelah Oktober, di atas 5.000. Tren yang ada harga tinggi," tuturnya. [gat]
