DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah menteri kerap menolak pengawalan formal bila sedang bertugas di lapangan. Seusai insiden penusukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terjadi di Banten, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pengamanan dasar pejabat diterapkan dengan baik.
"Karena sekarang ini banyak di era Pak Jokowi para pejabat menteri dan sebagainya tidak mau dikawal," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).
Jokowi kemudian berkoordinasi dengan Pramono dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, pengamanan tetap harus diterapkan meski pejabat yang bersangkutan tidak mau. Ini demi keamanan.
"Ketika kejadian (Wiranto ditusuk), kebetulan saya sedang dengan Presiden dan Pak Mensesneg, Presiden langsung memberikan arahan agar semua pejabat sekarang ini dalam kondisi seperti ini untuk dilakukan pengamanan dasar," kata Pramono.
Polisi telah menyatakan pelaku penusukan, Abu Rara, adalah anggota JAD yang diduga terpengaruh ideologi ISIS. Pramono menilai peristiwa itu memperlihatkan satu kondisi terorisme saat ini.
"Sel-sel jaringan itu ada, sehingga dengan demikian Presiden telah meminta kepada kita Setneg, Seskab untuk segera mengkoordinasikan pengamanan terhadap pejabat negara," kata dia.
Meski begitu, pengamanan pejabat tidak perlu melampaui batas. "Ya tidak perlu berlebihan tapi kewaspadaan itu menjadi sangat penting," kata dia. [dtk]
