DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis dan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar anak buahnya tidak peras pelaku usaha.
Menurut Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra, perintah itu tidak akan terlalu efektif. Pasalnya, akan muncul komunitas baru aktor mafia calo anggaran untuk menggantikan oknum polisi atau oknum jaksa.
"Anggota komunitas calo itu umumnya mengenal baik pejabat yang ada di kementerian, lembaga, pemda, BUMN maupun BUMD. Bahkan mereka dapat mengenal dan terkesan didukung oleh oknum lembaga di pemerintahan," tutur Azmi lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/11).
Azmi menambahkan, pemerintah harus kerja keras di awal tahun pertama penyusunan anggaran. Salah satunya agar pemerintah maksimal untuk membersihkan secara tuntas calo mafia anggaran.
"Tidak boleh lagi menutupi skenario apapun lagi, tidak pula cari kambing hitam, namun semua lini mafia harus dibersihkan tuntas ke akar akarnya," imbuhnya.
Azmi mengingatkan ke pemerintah agar lebih teliti dan hati-hati lantaran banyak kedok dan modus yang dilakukan oleh aktor mafia anggaran saat penyusunan anggaran.
"Mereka pasti tidak mau kehilangan zona lapangan penghasilan (jatah) dari kebiasaan yang sudah lama mengakar. Para calo atau mafia anggaran ini tidak ragu mengeluarkan uang seperti memberi fasilitas di awal untuk mendapatkan kontrak proyek kerja" paparnya.
"Praktik calo mafia anggaran ini harus mampu dituntaskan oleh Presiden Jokowi melalui alat penegakan hukum dan budaya penegakan hukum yang bersih dan tegas," pungkasnya (rmol)
