DEMOKRASI.CO.ID - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menilai besaran kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen pada 2020 dinilai tidak berarti apa-apa. Pasalnya, buruh dihadapkan dengan beberapa kenaikan seperti iuran BPJS Kesehatan.
“Besaran kenaikan yang kecil tersebut tidak dapat mendorong tingkat produktivitas dan kompetensi para buruh atau pekerja, apalagi tahun depan buruh dihadapkan dengan kenaikan iuran BPJS, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dikarenakan fluktuasi harga minyak dunia,” kata Ketua Departemen Lobby & Humas KSBSI Andy William Sinaga di Jakarta, Rabu(6/11).
Menurutnya, daya beli buruh juga akan berkurang dikarenakan besaran upah riil yang diterima tidak dapat menutupi kebutuhan tambahan para pekerja,seperti pendidikan, transportasi, hiburan dan kemampuan buruh untuk menabung juga sangat terbatas.
“Sebagai contoh buruh di sekitar Jakarta, dengan anak dua orang yang bersekolah, bayar kontrakan, transportasi dan kebutuhan sehari-hari sangatlah kurang,” kata dia.
KSBSI mengusulkan agar pemerintah memikirkan skenario alternatif untuk meningkatkan pendapatan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
Bisa saja para buruh yang terdaftar di kantor kementerian atau dinas ketenagakerjaan mendapatkan bantuan dana, atau mendukung pendirian koperasi pekerja di setiap perusahaan, di mana buruh bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga terjangkau.
Selain itu koperasi buruh juga bisa menyediakan simpan pinjam untuk buruh yang bekerja di perusahaan.
“Apabila tidak ada skenario alternatif pemerintah dalam membackup kenaikan upah yang kecil tersebut, mustahil penghidupan dan pekerjaan layak para buruh dapat tercapai,” kata dia. [ns]
