![](https://1.bp.blogspot.com/-wFRp3rSpEB4/Xd_xmYolCyI/AAAAAAADlKc/OnD30H91YwcTknlYLWCFtqU8lW_gPIJ6ACLcBGAsYHQ/s640/00260553e.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai janji Reformasi Birokrasi yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato inagurasinya, 20 Oktober 2019 lalu, kini seperti balon kempes. Janji itu telah dilanggar sendiri oleh Presiden.
Pengangkatan 12 orang wakil menteri di kabinet baru, dari sebelumnya hanya 3 wakil menteri, serta pengangkatan 14 orang Staf Khusus Presiden, dari sebelumnya 12 orang, merupakan salah satu sebabnya.
"Menurut saya, Presiden telah gagal memberi contoh reformasi birokrasi dari lingkungan rumah tangganya sendiri," cuit akun Twitter @fadlizon, dikutip Rabu (27/11/2019).
Kemudian, masih kata Fadli, di lingkungan kabinet, pengangkatan dua orang wakil menteri di Kementerian BUMN, serta pengangkatan politisi partai sebagai komisaris utama BUMN, seakan hendak menggenapi bukti gagalnya teladan reformasi birokrasi oleh Presiden dan para menterinya sendiri.
"Mestinya, dengan janji reformasi birokrasi, di periode kedua ini Presiden @jokowi berusaha membangun pemerintahan yg lebih ramping," tulisnya.
1) Janji Reformasi Birokrasi yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato inagurasinya, 20 Oktober 2019 lalu, kini seperti balon kempes. Janji itu telah dilanggar sendiri oleh Presiden.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
3) Menurut saya, Presiden telah gagal memberi contoh reformasi birokrasi dari lingkungan rumah tangganya sendiri.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
5) Mestinya, dengan janji reformasi birokrasi, di periode kedua ini Presiden @jokowi berusaha membangun pemerintahan yg lebih ramping.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
7) Namun, dengan adanya pembengkakan personalia di lingkungan Istana dan kementerian, agenda itu saya kira kini akan ditanggapi dingin, bahkan sinis, oleh sebagian besar birokrat kita.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
9) Kian gemuknya personalia di lingkungan kepresidenan memang kontradiktif dgn pernyataan-pernyataan pemerintah sendiri. Menteri Keuangan, misalnya, dalam berbagai kesempatan terus menyoroti inefisiensi belanja daerah.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
11) Pengangkatan staf khusus hingga belasan, jelas tak menggambarkan adanya komitmen efisiensi dari Presiden sendiri. Apalagi, publik tidak melihat urgensi pengangkatan staf sebanyak itu.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
13) Menarik mereka ke lingkungan birokrasi pemerintahan justru kontraproduktif. Selain itu, cara ini juga bertentangan dengan tren anak muda masa kini yg terbiasa bekerja secara smart dan efisien.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
15) Kesannya ingin terlihat cerdas, tapi cara semacam ini saya kira sangat kurang cerdas. Apalagi jika dilihat dari sisi anggaran. Cerdas dari mana, jika negara harus membayar full time para staf khusus Presiden yg kerjanya hanya bersifat part time?— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
17) Selain angka ini cukup besar, staf khusus juga diperbolehkan memiliki paling banyak lima asisten untuk mendukung kelancaran tugasnya. Asisten yg dimaksud terdiri dari paling banyak dua pembantu asisten.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
19) Ini yg telah membuat rencana pemangkasan jumlah pejabat eselon jadi terdengar ironis. Di bawah mau dipangkas habis, tapi di atas justru mengalami penggemukan. Ini bisa jadi demoralisasi bagi agenda reformasi birokrasi yg digaungkan Pemerintah.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019
20) Jangan salahkan publik jika mereka akhirnya menilai kalau rencana pemangkasan birokasi di bawah ini hanya dilakukan untuk menambal pemborosan yg terjadi di lingkaran elite pemerintahan.— Fadli Zon (@fadlizon) 27 November 2019