DEMOKRASI.CO.ID - Penolakan kepada mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduduki kursi bos BUMN tidak akan berpengaruh apa-apa karena keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mereka bisa menolak, tapi yang memutuskan bukan mereka," kata Analis intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta kepada wartawan, Sabtu (16/11/2019).
Kabar Ahok masuk BUMN mendapat penolakan dari sejumlah pihak, seperti Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) hingga Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Terkait hal itu, Stanislaus mengatakan, pemerintah harus tegas jika kelompok yang menolak Ahok untuk menjadi bos BUMN melakukan tindakan anarkis.
"Pemerintah tak usah terganggu aksi-aksi seperti itu. Harus negara juga tegas dan bewibawa dengan menindak mereka yang berbuat anarkis," jelasnya.
Stanislaus sependapat bahwa ada kelompom radikalis di beberapa BUMN yang tak suka Ahok menjabat sebagai pemimpin di sana. Ia mencontohkan adanya beberapa penangkapan pelaku terorisme yang merupakan karyawan salah satu BUMN.
"Beberapa fakta menyebutkan ada penangkapan teroris di internal BUMN. Seperti di Jawa Barat dan Banten," tuturnya.
Namun demikian, Stanislaus tak yakin, alasan pemerintah ingin menempatkan Ahok di BUMN semata-mata untuk memberantas kelompok garis keras di perusahaan plat merah.
"Penunjukkan Ahok tak mengarah ke spesifik ke sana. Kan Ahok juga kinerjanya bagus. Ada faktor lain yang melatarbelakangi seperti pemberantasan korupsi dan perbaikan kinerja," ucapnya. [akr]
