DEMOKRASI.CO.ID - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijerat dengan tiga kasus suap, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Tuduhan itu diumumkan oleh Jaksa Agung Avichai Mandelblit pada hari Kamis (21/11).
Mandelblit, yang ditunjuk Netanyahu di kursi Jaksa Agung, menjabarkan tuduhan itu dalam pernyataan di televisi.
"Ini adalah hari yang sulit dan menyedihkan," kata Mandelblit.
Meski begitu, sambungnya, dia harus menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Israel yang berada di atas hukum.
Bila terbukti bersalah, skandal korupsi tersebut bisa membawa hukuman penjara yang panjang bagi Netanyahu.
Namun Netanyahu menolak semua tuduhan itu dengan mengatakan bahwa hal itu tidak lain seperti "upaya kudeta". Karena itulah dia enggan mengundurkan diri dari jabatannya.
Netanyahu sendiri tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengundurkan diri. Namun tuduhan tersebut dapat semakin menguatkan para penantang politiknya yang berusaha mengusirnya setelah dua pemilihan yang tidak meyakinkan sejak April lalu.
"Ini adalah percobaan kudeta berdasarkan pada pemalsuan dan proses investigasi yang tercemar dan bias," kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi.
"Saya akan terus memimpin negara, menurut surat hukum, dengan tanggung jawab, pengabdian dan kepedulian untuk semua masa depan kita," tegasnya seperti dikabarkan Reuters. [rm]
