DEMOKRASI.CO.ID - Perlakuan represif dan kebijakan tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas Uighur di Xinjiang, China masuk kategori pelanggaran HAM berat.
Demikian disampaikan Akademisi Hukum dan Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta Ahmad Yani saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute Democracy Education (IDE) bertema 'Kejahatan Kemanusiaan RRC Atas Kaum Uighur', di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
"Dengan melihat kejahatan kemanusiaan yang sangat serius ini, Indonesia seharusnya sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB non tetap mengambil peran yang cukup signifikan," jelasnya.
Namun sayangnya, lanjut Yani, Indonesia tidak berani mengambil peran tersebut karena ketergantungan ekonomi yang begitu luar biasa terhadap Cina.
"Oleh karena itu saya kira society dapat mengambil peran dengan langkah awal membuat petisi terhadap kekerasan itu," tegasnya.
Pembukaan UUD 1945 memerintahkan bahwa negara Indonesia harus ikut terlibat dalam perdamaian dunia dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Namun Kenapa Indonesia diam? Apa yang membuat Indonesia sebagai negara muslim dengan populasi terbesar di dunia memilih bungkam atas kejahatan kemanusiaan terhadap saudara muslimnya?," tanya Yani.
"Indonesia jangan hanya diam saja karena ini sudah bertentangan dengan spirit internasionalisme yang dianut oleh Indonesia. Tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi dalam bentuk apapun," pungkas Yani. [rmol]
