DEMOKRASI.CO.ID - Perlakuan represif dan kebijakan tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas Uighur di Xinjiang, China semakin terkuak
Banyak negara, termasuk Indonesia muak dengan kesewenang-wenangan ini. Namun sikap Pemerintah Indonesia yang terlihat pasif ini sesungguhnya sangat memprihatinkan.
Demikian disampaikan mantan Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema 'Kejahatan Kemanusiaan RRC Atas Kaum Uighur' yang diselenggarakan Institute Democracy Education (IDE) di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
"Negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengecam tapi kemudian itu dicabut kembali. Seluruh negara Islam meredup dan tidak bicara sama sekali," kata Hafidz.
Beragam bentuk kekejaman yang terjadi di Uighur seakan tak tampak oleh negara-negara Islam.
Hafidz menambahkan, yang lebih sangat memprihatinkan adalah ketika Pemerintah Indonesia saat ini justru memberikan karpet merah untuk China.
"Kenapa kita memberikan karpet merah untuk negara yang berbahaya ini? Misal di Morowali. Kenapa kita banyak menggantungkan ke China? ," tegasnya.
Melihat permasalahan Uighur, Hafidz menyatakan, Indonesia harus berani mengambil peran sesuai dengan amanat UUD 1945, yakni ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia.
"Sayang sekali Indonesia tidak mengambil peran untuk berkontribusi dalam masalah yang terjadi ini," pungkasnya. [rmol]
