DEMOKRASI.CO.ID - Hingga saat ini, pemerintah China masih menutup rapat-rapat aktivitas etnis minoritas Uighur di Xinjiang dari pihak luar.
Bahkan media massa pun kesulitan untuk mengakses informasi soal dugaan pelanggaran HAM berat yang teradi di sana.
Keterbatasan inilah yang dinilai Direktur Sabang Merauke Institute, Syahganda Nainggolan membuat pemberitaan media massa banyak diperoleh dari media barat.
"Karena informasi itu tidak terbuka, jadi reportase dilakukan seperti semi intelijen," kata Syahganda saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute Democracy Education (IDE) bertema 'Kejahatan Kemanusiaan RRC Atas Kaum Uighur', di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
Syahganda melanjutkan, dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah sesungguhnya telah mendatangi Uighur. Namun kedua ormas tersebut tak bisa melihat realitas secara utuh lantaran dibatasi pemerintah setempat.
"Mereka yang visit enggak boleh keluar (penginapan) tanpa pengawasan aparatur keamanan di sana. Sehingga mereka pun enggak bisa meng-capture kejadian di sana," jelasnya.
Syahganda pun berpandangan, kasus Uighur ini telah menjadi Isu Internasional yang bahkan Amerika sendiri mendorong untuk ikut campur. Hal ini berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia yang terkesan kurang agresif.
"Lalu kenapa negara Islam seperti Indonesia enggak mau nyerang? Karena saat ini jadi mitra dagang. Secara nyata gerakan di sana sejatinya semakin keji," pungkasnya. [rml]
