Tentang Normalisasi Sungai Era Jokowi-Ahok yang 'Disindir' Anies
logo

Tentang Normalisasi Sungai Era Jokowi-Ahok yang 'Disindir' Anies

Tentang Normalisasi Sungai Era Jokowi-Ahok yang 'Disindir' Anies

DEMOKRASI.CO.ID - Agar Jakarta tidak kebanjiran lagi, pemerintah pusat ingin agar Gubernur Anies Baswedan melanjutkan normalisasi sungai yang belum kelar. Namun Anies menilai normalisasi bukan solusi. Percepatan normalisasi itu sendiri dimulai saat era Jokowi-Ahok.

Definisi

Untuk mengetahui definisi 'normalisasi sungai' maka aturan era Gubernur Sutiyoso dapat dirujuk. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjelaskan definisi itu di Pasal 21 ayat (3) huruf a.

"Normalisasi sungai adalah upaya yang dilakukan terhadap badan sungai sehingga kapasitas badan sungai sesuai dengan debit air yang diinginkan dengan masih mempertahankan pola alamiah sungainya.

Era Jokowi-Ahok

Normalisasi 13 sungai dicanangkan. Jakarta berganti kepemimpinan. Pada era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), normalisasi sungai dipercepat.

Berdasarkan catatan detikcom, percepatan normalisasi sungai terucap pada hari ke-38 Gubernur Jokowi, pada 23 November 2012. Keputusan itu dia utarakan usai bertemu warga bantaran Kali Pesanggarahan yang sering kebanjiran.

Eksekusi normalisasi sungai dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo usai Jakarta dilanda banjir besar. Kegiatan tersebut mulai dikerjakan pada Desember 2012. Banjir besar pada Januari 2013 menuntut normalisasi dikebut.

Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam normalisasi adalah pembebasan lahan. Selebihnya, proyek normalisasi menjadi urusan pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Djoko Kirmanto, optimis Jokowi-Ahok bisa membereskan pembebasan lahan supaya sungai-sungai di Jakarta bisa dinormalisasi, termasuk normalisasi Sungai Ciliwung yang saat itu dihuni 250 ribu orang.

Ahok menyampaikan target normalisasi sungai. Saat itu, normalisasi ditargetkan kelar pada 2014 demi menghalau banjir.

"Itu jalan terus. Kita harapkan Agustus 2014 sudah selesai," kata Ahok usai rapat dengan Kadis Perumahan dan PU tentang program 2013 di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 5 Maret 2013.

Sungai Ciliwung yang legendaris itu menjadi yang paling disorot karena menjadi biang kerok banjir. Panjang sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi adalah 33,5 km. Dari Desember 2012 hingga 2018, normalisasi Ciliwung baru 16 km saja. Masih ada sisa 17,5 km yang harus dinormalisasi.

Era Anies

Jakarta berganti kepemimpinan. Jokowi menjadi Presiden, Ahok menjadi Gubernur Jakarta, diganti Djarot Saiful Hidayat, dan akhirnya usai Pemilu Gubernur 2017, Anies Baswedan memimpin Jakarta. Anies mulai mempertanyakan normalisasi dan mewacanakan konsep pengganti berupa naturalisasi. Namun pemerintah pusat tetap ingin normalisasi dilanjutkan supaya Jakarta tak kebanjiran.

Toh, Jakarta kebanjiran juga pada 1 Januari 2020. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan kekecewaannya atas proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang mandek.

"Mohon maaf Bapak Gubernur (Anies Baswedan), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020) kemarin.

Saat meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020), Anies sempat ditanya perihal normalisasi. Menurutnya, bantaran sungai yang sudah dinormalisasi tetap saja kebanjiran.

"Di sini memang sudah dilakukan normalisasi, faktanya masih tetap terjadi banjir," kata Anies.

Anies menyebut penyelesaian masalah banjir secara jangka panjang harus dilakukan secara lebih komprehensif. Hal yang dia contohkan membangun dam, membangun waduk, membangun embung. Dengan demikian, ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol dan mengendalikan volume air yang bergerak ke arah hilir.

"Dengan cara seperti itu insyaallah (Jakarta tidak kebanjiran lagi, tapi itu semua kewenangannya di pusat kan ya, jadi kita lihat nanti pemerintah pusat, kami di Jakarta fokus kepada memastikan keselamatan warga, memastikan pelayanan terjamin, dan bagi semua warga yang terdampak akan kami bantu semaksimal mungkin," kata Anies.[dtk]
loading...