DEMOKRASI.CO.ID - Rencana perdamaian di Timur Tengah yang dirancang oleh Presiden Donald Trump ditentang keras oleh Palestina. Palestina menganggap rencana Trump telah membuat berbagai usaha perdamaian yang sebelumnya telah terjalin menjadi sia-sia.
Pengumuman sendiri langsung disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Sabtu (1/2). Abbas mengungkapkan rencana perdamaian Trump adalah pelanggaran terhadap perjanjian otonomi di Oslo pada 1993.
"Israel harus memikul tanggung jawab sebagai kekuatan pendudukan untuk wilayah Palestina," katanya seperti yang dimuat Gulf Today.
Meski bernama Perjanjian Oslo, namun perjanjian ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin dan Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat pada 13 September 1993 di Washington DC. Penandatanganan juga disaksikan oleh Presiden AS, Bill Clinton.
Perjanjian Oslo kemudian menjadi dasar proses perdamaian Palestina dan Israel yang negosiasinya berlangsung di Oslo, Norwegia.
Berdasarkan perjanjian ini, Palestina memiliki kekuasaan untuk memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Di mana pemerintah Palestina dapat membentuk berbagai perangkat pemerintahan.
Dua tahun berselang, Rabin dan Arafat menyepakati kesepakatan lanjutan, yaitu Kesepakatan Interim Israel-Palestina, yang ditandatangani pada 28 September 1995.
