DEMOKRASI.CO.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlalu banyak mudharat bagi masyarakat dibanding manfaat yang diterima. Hal itu disampaikan oleh Ekonom senior, Rizal Ramli, Jumat (7/2).
Jika ingin mendatangkan manfaat bagi peserta, kata Rizal Ramli, BPJS Kesehatan seharusnya mencontoh jaminan sosial di negera lain yang banyak berhasil. Mulai dari tujuan, sistem, organisasi dan kualitas pelayanan yang baik.
Baca juga : Uang Korupsi Jiwasraya Diduga Juga Mengalir ke PSI
"Tapi kalau memang tujuannya mudharat, memang organisasinya asal-asalan, pembiayaannya nggak dipikirkan matang-matang, kualitas pelayanannya rendah," ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Banyak hal mudharat yang justru ditimbulkan dari BPJS Kesehatan. Misalnya saja pelayanan kesehatan yang membuat pasien BPJS tak terlayani dengan baik. "Manajemen begini saja kagak bisa, bagaimana kelola BPJS yang jauh lebih kompleks, termasuk logistik soal peralatan dan obat," tegas Rizal Ramli.
Baca juga : Kejagung Tetapkan Direktur PT Maxima Integra Tersangka Baru Jiwasraya
BPJS semakin berantakan karena masih ada pejabat yang bermental korup. Secara teknis, Rizal Ramli mencontohkan tentang pembelian alat kesehatan. Swasta yang punya puluhan rumah sakit akan membeli alat kesehatan dalam jumlah banyak dan bisa mendapat diskon hingga 40 persen. Artinya, biaya bisa ditekan menjadi lebih rendah.
“Namun maaf, kalau pejabat kita yang beli, pemerintah kita yang beli, bukannya turun harganya, malah harganya 150 sampai 200 persen. Ini karena mentalnya korup gitu loh," jelasnya.
Baca juga : Ada Mantan Caleg PSI yang `Digarap` Kejagung dalam Kasus Jiwasraya
Akibatnya, kata Rizal Ramli, BPJS ataupun pemerintah akan mengeluarkan uang yang sangat besar untuk memenuhi persoalan tersebut yang mengakibatkan defisit. "Tapi karena mental pejabat kita ini maling, saya mohon maaf saya berbahasa kasar nih ya, bukannya murah, skalanya udah gede malah makin mahal," katanya.
