DEMOKRASI.CO.ID - Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman meminta semua pihak bijak dalam menyikapi usulan FPI soal koruptor dihukum potong tangan hingga leher. Habiburokhman menilai usulan itu mungkin cermin kegusaran umat atas praktik korupsi di negeri ini.
"Usulan FPI agar koruptor dihukum potong tangan dan leher harus disikapi secara bijak. Jangan diributkan soal jenis hukumannya tapi pahami esensinya," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (22/2/2020).
"Usulan tersebut harus dimaknai sebagai cermin kegusaran FPI atas praktik-praktik korupsi yang sangat merugikan umat. Jelas sekali bahwa FPI ingin semua tindak pidana korupsi diusut tuntas dan pelakunya dihukum berat," imbuh dia.
Habiburokhman menegaskan Gerindra berkomitmen melawan korupsi. Posisi Gerindra dan FPI dalam hal perang terhadap korupsi sama.
"Dalam konteks melawan korupsi posisi Gerindra sama dengan FPI yang sangat antikorupsi. Kami mendukung penuh pemerintah Pak Jokowi untuk memakasimalkan segala kewemangannya untuk memerangi korupsi," sebut Habiburokhman.
Dalam aksi 212 Jumat (21/2) kemarin, Ketum FPI Sobri Lubis mengajak massa mengusulkan kepada DPR supaya membentuk undang-undang pemberantasan korupsi. Dia meminta agar para koruptor dikenai hukuman potong tangan hingga potong leher.
"Kita rame-rame ngusulin ke DPR buat undang-undang pemberantasan korupsi. Hukumnya korupsi Rp 1 miliar ke bawah potong tangan, Rp 1 miliar ke atas potong leher. Setuju?" ujar Sobri.
