DEMOKRASI.CO.ID - Pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya ternyata masih berkelanjutan. Pihak Istana disebut tidak mengapresiasi langkah Dewan Pengawas yang memecat Helmy Yahya.
Istana menganggap pemecatan itu didasari oleh pertikaian, sehingga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat.
Hal itu disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan, kepada media. Ia menjelaskan, sikap Istana atas pemecatan Helmy Yahya itu terungkap saat Komisi 1 melakukan rapat dengan Menteri Sekretaris Negara.
"Mensesneg (Pratikno) dalam rapat dengan sembilan fraksi Komisi I menyatakan, Presiden (Joko Widodo) tidak happy dengan pemecatan terhadap dirut TVRI karena isunya bukan performa, tapi isunya adalah pertikaian Dewan Pengawas vs Dirut," ujar Farhan di Jakarta, Senin (24/2).
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kelak akan mengungkapkan kinerja Helmy selama 2017-2019.
Farhan sendiri menilai tindakan Dewas melanggar etika politik. Sebab, secara sepihak telah melakukan pemecatan Helmy Yahya dari kursi dirut TVRI.
"Sikap Dewas yang jalan terus melakukan pemecatan dirut dan perekrutan dirut baru dinilai mengabaikan proses politik dengan DPR," ujar Farhan.
Sebelumnya, DPR dan Menteri Telekomunikasi dan Informatika telah melakukan mediasi terkait kasus emecatan Helmy Yahya. Belakangan, akhirnya Helmy mundur dengan rencana membawa masalah pemberhentian ini ke ranah hukum.
Helmy Yahya diberhentikan secara hormat dari posisinya sebagai Direktur Utama TVRI. Pemberhentian dilakukan Dewas TVRI, 16 Januari 2020. (Rmol)
