DEMOKRASI.CO.ID - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintahan bakal pindah ke ibu kota baru pada kuartal pertama 2024. Dia bilang, sejauh ini tahapan pemindahan ibu kota sudah sesuai harapan.
"Pemindahan ibu kota ini semua berjalan kita harapkan. Tadi Bappenas sudah mengatur semua, kita harapkan nanti pada kuartal I-2024, pemerintahan ini udah pindah di ibu kota baru," kata Luhut di sela acara Rakornas & Dialog Nasional dengan tema 'Merajut Konektivitas Ibukota Negara' di Ballroom 2 The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (26/2/20).
Mengenai pembebasan lahan, dia bilang semua sudah beres kecuali persoalan yang minor, tapi Luhut tak mengelaborasi lebih lanjut.
"Semua sekarang gotong royong, kita kerjakan terintegrasi sehingga betul-betul nanti ini jadi kota yang sangat indah, terintegrasi, green city dan membawa Indonesia ke dunia internasional," urainya.
Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati menambahkan bahwa proses yang telah dijalankan sejak 2019 lalu, kini memasuki babak akhir. Proses tersebut di antaranya mengenai regulasi.
"Kaitannya dengan penyiapan regulasi, penyiapan RUU tentang ibu kota negara, kemudian penyiapan Perpres tentang badan otorita yang akan kelola persiapan pemindahan dan pembangunannya sendiri," katanya.
Dikatakan, pembahasan RUU tentang ibu kota negara segera dilakukan antara eksekutif dan legislatif pada tahun ini. Selain itu, penetapan aturan mengenai badan otorita ditargetkan rampung semester pertama tahun ini.
"Perkiraannya bulan Juni nanti semua RUU dan master plan-nya sendiri sudah siap, sehingga Juli ke depan akan dimulai dengan soft groundbreaking, akan dimulai seterusnya untuk penyiapan pembangunan," katanya.
