logo
×

Sabtu, 15 Februari 2020

Natalius Pigai: Kepala BPIP Punya Niat Jahat Jauhkan Agama

Natalius Pigai: Kepala BPIP Punya Niat Jahat Jauhkan Agama

DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP), Prof Yudian Wahyudi tak henti-hentinya mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Kali ini kecaman datang dari mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Menurutnya, Pancasila dan agama sama sekali tidak bisa dipisahkan.

Keterikatan tersebut bahkan sudah tercantum dalam sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Itu artinya, negara itu mengakui adanya tuhan. Relasi antara negara dengan agama dalam konteks Pancasila sebagai norma dasar itu tidak bisa dipisahkan,” ujar Natalius Pigai kepada RMOL, Jumat (14/2/2020).

Karena itu, ia menegaskan bahwa pernyataan mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga itu adalah hal yang tidak bisa dibenarkan.

Sebagai seorang Kepala BPIP yang bertugas membumikan Pancasila di nusantara, jelas Pigai, pernyataan Yudian berbahaya.

“Ini berbahaya, dia memiliki sebuah mens rea, niat yang jahat untuk menjauhkan agama karena dia berada di kubangan kekuasaan,” tegasnya.

Atas dasar tersebut, Natalius juga meminta Presiden Joko Widodo bisa bersikap tegas.

“Ini juga kontradiktif, orang tersebut harus dicopot,” tandasnya.

Sekjen Koordinator Bela Islam (Korlabi) Novel Bamukmin berencana akan mempolisikan Yudian Wahyudi ke Polda Metro Jaya.

“Korlabi sedang akan bahas dalam rapat untuk mengagendakan untuk melaporkan Yudian Wahyudi ke polisi,” kata Novel Bamukmin dikonfirmasi PojokSatu.id, Jumat (14/2).

Novel akan melayangkan laporan terhadap Yudian atas kasus penista agama. Sebab, Yudian dinilai telah mendeskriditkan agama.

Hanya saja, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 ini belum bisa mebeberkan waktu pelaporan akan dibuat.

“Iya (kita laporkan kasus penista agama), masih dibahas dalam rapat (waktu pelaporan),” ungkapnya.
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: