DEMOKRASI.CO.ID - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja meluas.
Selain di depan gedung DPR, aksi demonstrasi rencananya digelar elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Yogyakarta di sepanjang Jalan Gejayan, Yogyakarta, Senin (9/3) siang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan di Gejayan, itu bukanlah yang pertama kali.
“Tempo hari waktu revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga begitu,” ungkap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/3).
Dasco menambahkan, pada prinsipnya DPR mempersilakan semua unsur dari masyarakat untuk mengemukakan pendapat karena telah dijamin UU.
Dia memastikan, DPR periode ini akan lebih terbuka dan mempersilakan masyarakat memberikan usulan perbaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini.
“Nanti waktu reses kami persilakan kepada unsur masyarakat tersebut yang menyatakan keberatan, tetapi juga mungkin memberikan usulan-usulan terhadap perbaikan pasal dari Omnibus Law (RUU) Cipta Kerja ini,” katanya.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menambahkan DPR dari Februari 2020 kemarin juga sudah menerima perwakilan-perwakilan dari unsur masyarakat yang menyatakan keberatan dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini.
“Kami juga sepakat dengan beberapa komponen untuk sama-sama membuat tim kecil, yang kemudian untuk coba melakukan sinkronisasi pasal-pasal, sehingga pasal-pasal yang dinilai kontroversial itu dapat dicarikan solusinya,” kata Dasco.
Dasco mengingatkan, dalam unjuk rasa juga harus memerhatikan dampak terhadap masyarakat sekitar. “Pengujuk rasa bersikap dewasa itu biasanya sudah memerhatikan aspek-aspek soal ketentraman, ketertiban, dan lain-lain,” ujar Dasco
(dhe/pojoksatu/jpnn)
