DEMOKRASI.CO.ID - Sebanyak empat nama kandidat pemimpin ibukota negara (IKN) baru telah diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pengumuman ini membuat pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah heran. Pasalnya, hanya ada satu menteri yang masuk dalam kandidat.
Dedi Kurnia Syah sejak awal menilai bahwa pemimpin ibukota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur nanti harus orang yang berasal dari struktur eksekutif.
“Sekurang-kurangnya adalah menteri yang saat ini menjabat dan miliki relevansi dengan IKN," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/3).
Menurutnya, pemimpin IKN nantinya harus selalu berusuran dengan regulasi, birokrasi, serta lobi politik pemerintah.
Hal-hal ini, sambung Dedi, tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan di struktur pemerintah, termasuk oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sekalipun yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris di BUMN.
Sebab, lanjutnya, jika orang di luar pemerintah dipaksa jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN), maka kota yang dibangun akan bernuansa swasta.
"Kalau tokoh di luar pemerintahan, meskipun Ahok adalah komisaris BUMN, ada kekhawatiran IKN akan terasa sekali proyek swasta, dan tentu akan kental nuansa korporasi," terang Dedi. [rm]
