DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk memperketat penggunaan anggaran. Jokowi melarang adanya penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas hingga rapat untuk sementara waktu.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan para menterinya secara online melalui video conference, Senin (16/3/2020).
Jokowi menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi yang berbeda sehingga diperlukan tindakan yang juga berbeda termasuk dalam hal penggunaan anggaran.
"Oleh sebab itu yang paling penting menteri harus berani meng-hold anggaran-anggaran dari program-program yang ada. Menekan dari program-program yang ada," ucap Jokowi.
Menurutnya anggaran yang bisa ditahan penggunaannya itu akan lebih baik dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong perekonomian masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro dan usaha kecil.
"Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dahulu, di-hold terlebih dahulu," tambahnya.
Jokowi pun sudah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membekukan anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap tidak penting. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 triliun.
"Tadi saya juga sudah minta ke Menkeu kalau perlu dibekukan terlebih dulu. Ini ada kurang lebih Rp 40-an triliun yang bisa segera dialihkan dengan program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, dengan daya beli masyarakat, baik petani nelayan pekerja buruh usaha mikro, usaha kecil. Saya rasa arahnya ke situ," tegasnya.
Jokowi menilai di tengah situasi COVID-19 yang terus menyebar di Indonesia, melakukan kerja jarak jauh masih terbilang efektif. Jokowi juga yakin masih bisa merumuskan kebijakan untuk menolong perekonomian Indonesia.
"Kerja jarak jauh yang saya nilai sangat efektif dalam rangka tetap kita bekerja keras menyelesaikan virus corona maupun perlambatan pertumbuhan ekonomi," tutupnya.(dtk)
