DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo telah kembali angkat bicara pada Minggu (15/3) kemarin, terkait penanganan wabah virus corona baru (Covid-19) yang telah menjangkiti 117 orang, dan menelan korban kematian sebanyak 5 pasien positif.
Salah satu hal yang disampaikan Jokowi ialah mempertegas untuk tidak melakukan lockdown atau isolasi. Sementara di satu sisi sejumlah pemerintah daerah sudah melakukan lockdown parsial. Seperti di DKI Jakarta yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan menutup tempat wisata selama dua pekan.
Bagi pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, peristiwa ini menujukkan bahwa pemerintah pusat ragu dalam memutuskan kebijakan lockdown.
"Pemerintah pusat masih bingung dalam mengkondisikan persoalan corona ini. Bahkan Anies pun pernah ditegur Kominfo terkait penanganan corona tersebut," ujar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/3).
Seharusnya, lanjut direktur eksekutif Indonesia Political Review ini, pemerintah tidak kalah cepatnya dengan pemerintah daerah dalam hal penerapan kebijakan yang bersifat preventif.
Tapi justru Presiden dari PDIP ini tetap membuka akses manusia dan barang masuk ke Indonesia, yang dampak ekonominya akan lebih besar.
"Kalau saya melihat jangan hanya mempertimbangkan persoalan ekonomi, tapi persoalan nyawa masyarakat jauh lebih penting," ujar Ujang Komarudin.
"Jadi ekonomi penting tapi nyawa masyarakat lebih penting," tambahnya.[rmol]
