DEMOKRASI.CO.ID - Komisi IX DPR meminta pemerintah dan pihak terkait tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah masa pandemi virus corona atau Covid-19. Hal itu menyusul keikutsertaan startup Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.
Diketahui salah satu pendiri Ruangguru ialah Adamas Syah Belva Devara yang merupakan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Sehingga penunjukan Ruangguru sebagai penyedia pelatihan online program tersebut berpotensi ada konflik kepentingan.
"Di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholder tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek. Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari-hari," kata anggota Komisi IX Kurniasih Mufida kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).
Mufida berujar, justru saat pandemi seperti ini seharusnya pemerintah dan stakeholder terkait hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, bukan malah melakukan hal sebaliknya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi.
"Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujar Mufida.
Mufida menilai, pengelolaan program Kartu Prakerja merupakan amanah yang harus disampaikam secara tepat kepada masyarakat, terutama untuk membantu mereka yang terdampak ekonominya akibat Covid-19. Karena itu, ia meminta dalam pengelolaannya pemerintah harus transparan serta adil dan bertanggung jawab.
"Karena kami berpesan, dalam pengelolaan program Kartu Prakerja ini jangan ada pikiran memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan sekelompok orang saja. Jutaan pekerja terdampak pandemi sedang menanti-nanti manfaat kartu. Jangan berikan PHP kepada mereka yang sedang kesusahan," tutur Mufida.
"Semoga hati nurani masih menjadi hadir dalam pengelolaan Kartu Prakerja untuk yang berhak mendapatakannya," tandas Mufida.[]
