DEMOKRASI.CO.ID - Masyarakat Kampung Tanah Merah, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni berikan apresiasi atas kemitraan dan perhatian yang telah diberikan BP Tangguh.
Apresiasi itu disampaikan Kepala Kampung Tanah Merah, Arifin Masipa usai menerima bantuan dalam menghadapi wabah virus corona baru atau Covid-19 yang mewabah di wilayah tersebut.
"Sampai saat ini kami baru mendapat bantuan dari BP Tangguh berupa tiga buah alat deteksi suhu atau thermogan, dan 500 masker bersama dua buah tangki penyemprotan desinfektan beserta obatnya, kami sangat apresiasi," ujar Arifin Masipa, Sabtu (18/4).
Dikatakan Arifin, kondisi sebaliknya datang dari pemerintah. Di mana, hingga bantuan BP Tangguh diterima belum ada perhatian khusus dari pemerintah.
"Sampai saat ini saya bersama masyarakat sudah mencoba mengajukan kebutuhan peralatan kesehatan untuk menangani Covid-19, namun dari distrik sendiri koordinasi belum ada," jelasnya.
"Untuk itu saya berharap pada pihak-pihak terkait untuk melihat ini dengan baik dan juga memperhatikan kami masyarakat Sumuri, Kampung Tanah Merah," harapnya.
Melihat hal ini, Ayor Kosepa, anggota DPRD Teluk Bintuni, meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19.
Hal tersebut, agar jumlah anggaran yang nantinya diperuntukan penggunaannya tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta merata menjangkau lapisan masyarakat.
"Kami minta Pemda Teluk Bintuni untuk membuka ke publik alur serta realisasi kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 ini seperti apa. Kira-kira berapa besar anggaran yang disiapkan, dipangkas dari pos anggaran mana saja, dan nanti diperuntukan untuk apa saja, ini masyarakat perlu ketahui," kata Ayor Kosepa.
Melihat beberapa keluhan masyarakat yang diterima, dia masih belum merasakan pemerataan penerimaan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan bantuan bahan makanan berupa sembako.
"Kalau masyarakat dalam kota saya lihat mungkin sudah terima bantuan APD, masker dengan sembako untuk berapa hari itu, tapi yang di kampung-kampung apakah sudah terima? Seperti Distrik Sumuri Tanah Merah sana," kata Kosepa.
Sehingga, terang dia, terkait transparansi soal segala skenario yang akan ditempuh dalam menghadapi pandemik ini, termasuk skenario terburuk harus di buka kepada publik oleh pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Sebab, anggaran yang digelontorkan oleh Pemda untuk tangani Covid-19 dinilai belum jelas pos-pos keperuntukannya.
"Seperti mau sediakan sembako ini jumlahnya berapa dan berapa lama? Penyediaan masker dan vitamin kepada masyarakat ini, ini contoh-contoh kecil saja," katanya.
Transparansi itu juga, menurutnya, dianggap penting dikawal setelah pemerintah pusat mengijinkan pengalokasian sekian dana bagi pemerintah daerah guna menghadapi pandemik Covid-19.
"Apalagi kalau jumlah dana untuk penanggulangan covid ini angkanya capai puluhan miliar. Maka kami minta pemda bintuni harus transparan kepublik," pungkasnya.(rmol)
