logo
×

Rabu, 20 Mei 2020

Ada Komisi Puluhan Triliun, Rizal Ramli Tuding Pemerintah Nyandu Impor Pangan

Ada Komisi Puluhan Triliun, Rizal Ramli Tuding Pemerintah Nyandu Impor Pangan

DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah diminta all out untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Pasalnya Indonesia harus berhati-hati karena diprediksi akan terjadi global food shorted atau kekurangan pangan dalam skala dunia.

“Permasalahannya selama ini pemerintah tidak all out untuk meningkatkan produksi pangan karena doyan nyandu impor karena dari impor itu ada komisi puluhan triliun. Ini waktunya kita mawas diri kita jadikan ini kesempatan untuk memproduksi pangan dalam negeri,” ungkap Ekonom Senior Rizal Ramli dalam youtube pribadinya, Selasa (19/5).

Dia menjelaskan, untuk memproduksi sayur-sayuran Cuma butuh waktu dua bulan, bawang putih dan jagung tiga bulan dan beras selama empat bulan. Ini kesempatan indonsia sekarang untuk menggenjot produksi pangan.

“Bayangkan dari imor bawang putih nilainya lebih dari Rp20 triliun. Kalau kita bisa tingkatkan produksi semua ini setahun lagi kita tidak perlu impor lagi. Bahkan kita bisa menjadi eksportir pangan untuk Asia, kita jadi mangkok pangan untuk Asia,” jelas Rizal.

Menurut dia, krisis pandemi Covid-19 saat ini harus menjadi kesempatan Indonesia untuk bangkit termasuk soal pangan. Hari ini, tambah dia, selain panic buying, golongan kelas menengah kebanyakan diam di rumah makan lebih banyak konsumsi yang naik 10 persen, disatu sisi pasokannya berkurang hampir 25 persen.

“Kalau tidak hati-hati akan tejadi global food shorted atau kekurangan pangan dalam skala dunia, Vetnam an Thailand mengurangi ekspor pangannya mereka akan lebih menggunakan pangan untuk kasih makan rakyatnya yang menganggur,” ujar dia.

Dia menyebutkan, negara Rusia yang tadinya ekspor 20 juta ton gandum, sekarang dibatasi hanya 7 juta ton. Ini contoh pangan dapat menjadi masalah sehabis pandemi ini. (*)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: