DEMOKRASI.CO.ID - Pengawasan terhadap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang menggelar halal bihalal di tengah pandemik Covid-19 dipertanyakan DPR RI.
“Dalam keadaan seperti ini, rasanya tidak pantas kenapa pamong praja bersenang-senang begitu. Itu yang saya bilang pengawasannya itu, bagaimana bisa lolos itu barang?" kata Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, Rabu (27/5).
Adapun halal bihalal tersebut diikuti sekitar 3.092 praja muslim di Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (24/5) lalu. Hal ni diktirik sejumlah pihak karena dinilai tak menjalankan protokol Covid-19.
Oleh karenanya, Nasir Djamil mendesak Mendagri, Tito Karnavian mengambil tindakan tegas dengan pemberian sanksi kepada penyelenggara acara.
“Artinya, seolah-olah tidak menghargai Mendagri itu, tidak menghargai pimpinannya. Jabar kan (menerapkan) PSBB. Maksud saya, kok dalam kondisi PSBB masih ada seperti itu. Kenapa? Apanya yang salah ini?” kritiknya.
“Saya kecewa juga kenapa anak-anak pamong praja itu justru tidak mengindahkan penerapan PSBB protokol kesehatan dalam konteks ini," tandasnya. (*)
