DEMOKRASI.CO.ID - Aksi meluruskan pernyataan terus-terus dipertontonkan pemerintah. Teranyar, pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi soal rencana pemberian izin operasi kembali berbagai transportasi ke luar daerah yang diluruskan.
Pernyataan yang menimbulkan polemik karena seolah membolehkan kembali mudik itu diluruskan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian. Menurutnya, pelarangan mudik dan pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat tetap berlaku.
Pernyataan Menhub, sambungnya, hanya memuat pengecualian mereka yang boleh melakukan perjalanan itu. Seperti petugas kesehatan, pasien yang memerlukan penanganan perawatan di luar kota, atau keluarga yang meninggal dunia. Termasuk petugas kepolisian dan TNI.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera geram dengan aksi saling meluruskan tersebut. Terlebih, kasus serupa terus berulang dalam beberapa waktu ke belakang.
“Terus berulang saling bantah dan meluruskan istilah, padahal informasi deras tersebar,” sindirnya dalam akun Twitter pribadi, Kamis (7/5).
Dia mempertanyakan cara pemerintah mengelola negara di saat darurat yang amburadul. Pasalnya, tidak ada instruksi yang jelas dan tegas. Sebaliknya, instruksi saling tumpang tindih dan tidak jelas.
Mengelola negara kok seperti ini. Lagi darurat seperti ini, intruksi nggak Jelas. Di bilang amatir, marah. Dikritik, nggak terima. Terus mau dibilang apa?” sindirnya mengakhiri. (Rmol)
