DEMOKRASI.CO.ID - Wacana relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disampaikan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terus menuai kritikan.
Salah satunya dari pengamat politik dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung. Dia menyampaikan, wacana relaksasi PSBB tersebut tidak tepat dan membahayakan meski jumlah korban Covid-19 mengalami penurunan.
“Turunnya pasien virus bisa terjadi kalau rakyat di-freeze. Logikanya pemerintah ini ngaco. Dia mendatangkan alat deteksi tapi melakukan relaksasi atau memperlonggar peluang penyebaran virus,” ujar Rocky Gerung dalam Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung, dan Dr Daeng M Faqih dari Ikatan Dokter Indonesia, Rabu (6/5).
Rocky Gerung mengritik pemerintah bahwa wacana untuk pelonggaran PSBB dilakukan dengan ketiadaan data.
“Yang ajaib adalah, dengan ketiadaan data karena lemahnya tes dan koordinasi, pemerintah malah melakukan pelonggaran PSBB,” ucapnya.
“Data adalah sumber kebijakan. Dari awal pemerintah menyampaikan data ini secara samar-samar. Bagaimana mungkin data intelijen dapat dipakai oleh medis?” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat dapat mandiri dalam bertahan dan memutuskan langkah yang mereka ambil dengan mengesampingkan data yang diberikan oleh pemerintah apabila data tersebut tidak cukup valid.
“Rakyat sekarang tahu apa yang perlu dilakukan. Tidak perlu lagi pemerintah bicara terus-menerus, karena rakyat sudah mencari data sendiri, sehingga bisa berbuat sendiri,” tutupnya. (Rmol)
