DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dibandingkan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa penerapan lockdown tanpa vaksin akan memberikan dampak berkepanjangan. Untuk itu pemerintah tidak memilih lockdown karena belum ada vaksin.
"Lockdown adalah satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah kematian secara signifikan. Namun, tanpa vaksin, lockdown akan memberikan dampak berkepanjangan," kata Luhut dikutip dari bahan presentasinya saat menjadi pembicara tamu di SMDV-Agaeti Ventures, dikutip Jumat (8/5/2020).
Adapun dampak yang dimaksud seperti penyusutan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan terganggunya distribusi makanan.
"Lockdown akan memberikan dampak berkepanjangan seperti penyusutan ekonomi, pengangguran, gangguan dalam rantai pasokan," ucapnya.
Luhut bilang, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendistribusikan vaksin ke masyarakat umum. Secepat-cepatnya, membutuhkan waktu setidaknya satu tahun.
"Secara umum, vaksin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk didistribusikan kepada publik. Bahkan dengan jalur cepat, itu membutuhkan setidaknya satu tahun," ujarnya.
Untuk itu pemerintah memilih PSBB. Jika 70% masyarakat patuh terhadap penerapan PSBB, kebijakan itu dinilai akan efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.(dtk)