DEMOKRASI.CO.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ternyata tidak hanya sujud sekali dan meminta maaf atas nama warga Surabaya di hadapan para Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur di Dapur Umum, Balai Kota Surabaya, Senin (29/6).
Saat audensi itu Risma ternyata sempat melakukan sujud hingga dua kali.
Pertama Risma lakukan sujud saat ada salah satu dokter yang bertugas di Dr Soetomo menjelaskan bahwa masih banyak warga yang tidak mentaati protokol kesehatan.
Hal ini kata dokter yang merupakan anak buah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa itu diketahuinya pada sejumlah jalan maupun warung yang bertebaran di pinggir-pinggir kota.
Sontak hal itu tak dapat disanggah oleh Risma. Ia pun lantas meminta maaf atas apa yang telah dilakukan warganya itu dengan melakukan sujud di hadapan para anggota IDI.
Sedangkan yang kedua, kembali dilakukan saat salah satu dokter yang bertugas di Dr Soetomo tersebut menyatakan bila rumah sakit milik Pemprov Jatim itu telah penuh.
Alhasil pernyataan yang kedua itu mendapat sanggahan dari Risma. Meski ia bersujud agar keluhan para dokter dan tenaga kesehatan (Nekes) di RS Dr Soetomo yang ia terima selama ini mendapat perhatian dari Pemprov Jatim.
Risma menjelaskan, selama ini Pemkot Surabaya sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pihak rumah sakit Dr Soetomo.
Namun, ketika hendak mengirimkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), pihak rumah sakit Dr Soetmo menolaknya.
“Saya tidak bisa bantu ke sana Pak, padahal rumah sakit lain kami bisa,” kata Risma seperti dilansir dari Kantor Berita RMOLJatim.
Tak hanya rumah sakit Dr Soetomo, Pemkot Surabaya juga rutin memberikan bantuan, terutama APD ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Surabaya lainnya.
Bahkan, ketika ada bantuan APD dari pihak swasta, Risma sendiri yang mengatur pembagian APD tersebut, sehingga tidak numpuk di Balai Kota Surabaya.
Di samping itu, Risma juga menjelaskan bahwa selama pandemik virus corona baru (Covid-19) ini, Ia beserta jajaran Pemkot Surabaya sudah bekerja keras mati-matian untuk menangani pandemi global ini.
Ia juga mengakui bahwa tidak ingin ada warga Kota Surabaya yang mati karena Covid-19, namun juga tidak ingin ada warga Kota Pahlawan yang mati karena kelaparan.
“Kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa dikira saya rela warga saya mati karena Covid-19 atau mati karena tidak bisa makan?. Pak, semalam saya dan Linmas sekitar pukul 03.00 WIB, masih ngurusi warga bukan Surabaya, warga bukan Surabaya aja kami masih urus, apalagi warga Kota Surabaya,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan kesehatan atau Covid-19 dengan persoalan ekonomi di Kota Surabaya harus berjalan seimbang.
Namun, protokol kesehatan harus selalu diutamakan, makanya demi menjamin dan mendisiplinkan warga supaya terus menjaga protokol kesehatan, semua organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Satpol PP terus menggelar operasi dan razia setiap harinya.
Bahkan, jika menemui warga yang tidak memakai masker, mereka langsung menyita KTP-nya. Bagi yang tidak membawa KTP, langsung diberi sanksi sosial, seperti dihukum joget di pinggir jalan, menyapu jalan dan bahkan diminta merawat pasien di Liponsos.
Pada kesempatan itu, ada juga keluhan tentang rumah sakit yang penuh karena pasien itu baru dipulangkan setelah melakukan tes swab 2 kali. Sedangkan pihak rumah sakit, tidak mau memulangkan pasien tersebut karena tidak bisa diklaim ke BPJS.
Kalau memang tidak bisa diklaim ke BPJS, silahkan klaim kepada kami. Sejak awal saya sudah sampaikan itu,” pungkasnya(rmol)
